Now Reading
Hoaks Hambat Penanganan Pandemi

Hoaks Hambat Penanganan Pandemi

Hoaks seputar pandemi Covid-19 yang berseliweran di tengah masyarakat dinilai merusak kepercayaan kepada pemerintah dan juga sesama masyarakat. Padahal, rasa saling percaya dibutuhkan untuk menghentikan wabah.

Kondisi tersebut akan semakin rumit jika ideologi politik masyarakat masih terpolarisasi. Persaingan di akar rumput akan semakin keras.

Guru Besar Psikologi Politik Universitas Indonesia Hamdi Muluk saat dihubungi, Rabu (22/04/2020), mencontohkan peran polarisasi ideologi politik itu dalam penanganan Covid-19. Pada orang-orang yang saat Pemilu 2019 tidak satu kubu dengan pemerintah saat ini, ketidakpercayaan itu masih ada.

“(Tindakan pemerintah) apa saja salah,” kata Hamdi.

Bahaya yang mungkin muncul akibat ketiadaan kepercayaan itu, imbuhnya, ialah kesulitan memobilisasi orang-orang untuk satu kata dan perbuatan. Padahal, keselarasan gerak dibutuhkan guna menghadapi pandemi.

Misalnya saja terkait dengan tuntutan menjalankan protokol kesehatan, seperti menjaga jarak fisik dan menggunakan masker, untuk memutus mata rantai penyebaran virus. Hal-hal ini idealnya dilakukan oleh semua orang bersamaan.

Sementara itu, untuk mengatasi hoaks, Hamdi menilai, hal itu perlu dilawan. Namun, kerja ini membutuhkan energi yang tidak sedikit terutama untuk memeriksa satu per satu informasi. Dalam sehari, ada sekitar 300 informasi yang diperiksa. Kondisi tersebut, jelas Hamdi, sesuai dengan fenomena cognition overload atau banjir informasi yang melanda masyarakat perkotaan.

Pada arus itulah hoaks turut serta. Menurut dia, jenis hoaks dilihat dari tujuannya juga bermacam-macam. Bisa dibikin orang iseng ataupun yang dimotivasi ideoleogi dan politik kepentingan.

“Tidak bisa tidak, hoaks harus di-counter, tidak ada cara lain,” ujarnya.

Hamdi mengatakan, hoaks sangat mengganggu dan berdampak pada ketidakpercayaan terhadap otoritas. Jikatidak ada kepercayaan, sulit bisa memobilisasi orang untuk satu kata dan perbuatan dalam melawan pandemi.

See Also

“Jadi, di sinilah daya rusak hoaks,” kata Hamdi.

Profesor Riset Bidang Sosiologi pada Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Henny Warsilah, mengatakan, masyarakat harus diberikan edukasi terkait kearifan lokal serta budaya dalam menghadapi pandemi serta ilmu pengetahuan. Ia mengatakan, jangan sampai ada pemahaman bahwa jika sudah mengikuti ritual tertentu, lantas tidak akan terpapar virus.

Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Hubungan Masyarakat Kepolisian Negara Republik Indonesia Komisaris Besar Asep Adi Saputra mengatakan, sampai Rabu (22/4), kepolisian telah menangani 97 kasus terkait hoaks. Ke-97 kasus tersebut tersebar di daerah. Tiga wilayah terbanyak berada di Kepolisian Daerah (Polda) Metro Jaya dan Polda Jawa Timur dengan masing-masing 12 kasus, disusul Polda Riau (11 kasus), dan Polda Papua Barat (7 kasus).

“Kemudian 57 kasus lainnya itu di tanganni oleh polda jajaran,” kata Asep. Para tersangka itu akan dijerat dengan UU Informasi dan Transaksi Elektronik.

Sumber : Kompas Cetak (23 April 2020)

What's Your Reaction?
Excited
0
Happy
0
In Love
0
Not Sure
0
Silly
0
View Comments (0)

Leave a Reply

© 2020 Bersama Lawan Covid19 | Didukung oleh Cipendawa Rent Bus

Scroll To Top