Now Reading
COVID-19, Suatu Dialektika Antara Sains dan Politik

COVID-19, Suatu Dialektika Antara Sains dan Politik

Pandemi COVID-19 mempertontonkan siapa kita sebenarnya, dalam konteks kebangsaan. Bergesernya Amerika Serikat (AS) menjadi episenter pandemi COVID-19 mengherankan dunia, karena bagaimanapun AS adalah negara adikuasa dan ekonomi nomor satu dunia. Di sisi lain, Jerman yang selama ini ‘diejek’ sebagai negara yang kalah dalam Perang dDunia II, justru bisa mengelola pandemi COVID-19 dengan baik. Apa yang bisa kita pelajari dari kedua negara tersebut? Kemudian, dimana posisi Indonesia?

Perjuangan Negara-Negara Barat

Negara-negara Eropa dan AS, yang menurut definisi IMF dan World Bank merupakan negara maju, harus berjuang lebih keras menghadapi pandemi COVID-19 karena berbagai faktor yang sulit mereka kontrol. Ideologi liberal mereka yang mengarusutamakan kebebasan berbicara  justru disalahgunakan kelompok right wing populistdi AS dan Jerman untuk segera membuka ekonominya dan menghentikan lockdown tanpa pertimbangan ilmiah sedikitpun. Alasan mereka, lockdown adalah melanggar kebebasan individu, sehingga harus dilawan karena inkonstitusional. Bahkan di AS, milisi sipil bersenjata berdemo di depan kantor gubernur supaya membuka ekonominya. Presiden Trump juga pernah merilis statement yang menghebohkan sewaktu menganjurkan meminum disinfektan untuk membunuh virus SARS-CoV-2. Trump juga menganjurkan supaya menggunakan sinar UV untuk menyinari tubuh pasien COVID-19. Tentu saja kedua hal tersebut sangat berbahaya, sehingga ilmuwan di AS banyak yang mengecam pernyataan tersebut. 

Sebenarnya AS punya Dr. Anthony Fauci dari NIAID yg sangat dihormati Trump maupun warga amerika sebagai sumber informasi terkait pandemi. Namun ketokohan dan kejeniusan Dr Fauci dan timnya sama sekali tidak bisa mencegah Amerika Serikat menjadi episenter pandemi COVID-19. Permasalahannya terlalu kompleks karena mencakup tata kelola riset dan inovasi, maupun regulasi kesehatan. Semua itu tak bisa di handle semua oleh Dr Fauci dan timnya. Terjadinya epicenter pandemi di AS setelah sebelumnya di Eropa, menunjukkan bahwa tata kelola riset kesehatan dan inovasi mereka tidak seideal itu. 

AS sekarang berbeda dengan periode-periode sebelumnya, kalau tidak dibilang anti-sains, sangat menjaga jarak dengan ilmuwan. Ironisnya, Fauci belum dipecat Trump karena dia terlalu populer, sementara ilmuwan lain yg kurang populer sudah dipecat oleh dia tanpa banyak yang mengetahui. Contohnya Dr. Rick Bright dari Biomedical Advanced Research and Development Authority,yang diduga kuat karena Dr Rick tidak setuju dengan keinginan Presiden Trump untuk menggunakan obat chloroquine and hydroxychloroquine secara meluas. Berdasarkan investigasi Washington Post, sebelum pandemi COVID-19, pemerintahan Trump juga memecat banyak sekali ilmuwan di pemerintahan yang bekerja di bidang ilmu sosial, konservasi tanah, hidrologi, kimia, geologi, astronomi, dan fisika dengan alasan yang tidak jelas. Namun, semua ilmuwan itu tidak dikenal publik, dan Fauci sangat terkenal. Jadi pertimbangan pertahankan Fauci sebenarnya politis juga, terkait rencana pemenangan Trump sebagai incumbentpada pilpres AS. Politisasi pandemi COVID-19 juga menjadi semakin overdosis di negara tersebut, karena pemerintah mereka menyalahkan pihak Tiongkok sebagai pihak yang paling bertanggung jawab atas masalah ini. 

Pemerintah AS jelas bermain blaming gameuntuk mengalihkan isu, karena ada juga negara lain yang sangat berhasil mengatasi pandemi COVID-19 tanpa bermain blaming gamedan mempolitisasi pandemi seperti Taiwan, Islandia dan Selandia Baru. Yang menarik, Australia juga mengikuti AS untuk blaming game terhadap Tiongkok. Padahal Australia relatif cukup baik tata kelola pandemi COVID-19 mereka. Sesuai yang menarik.

Dunia sains di negara paman sam tersebut terus menggeliat. Hal yang sangat mengejutkan di komunitas kedokteran AS secara khusus, dan seluruh dunia secara umum, terjadi sewaktu pada tanggal 16 Mei 2020, Jurnal ilmiah Kedokteran yang sangat bereputasi, Lancet, merilis editorial yang mengkritik secara tajam pemerintah federal AS yang dinilai mereduksi peran Center for Disease Control and Prevention (CDC) secara signifikan semenjak jaman Presiden Ronald Reagen sampai sekarang di era Presiden Trump, dan akhirnya menghentikan pendanaan ke WHO. Editorial Lancet juga secara eksplisit merilis statement yang kuat nuansa politiknya, dengan menyatakan “Bangsa Amerika harus memilih presiden di Gedung putih pada bulan januari 2021, yang paham bahwa kesehatan masyarakat tidak boleh dibimbing oleh politik partisan”. 

Sepanjang sejarah arus utama ilmu-ilmu hayati atau life sciences, tidak pernah sebuah jurnal ilmiah yang sangat bereputasi merilis suatu wacana yang bernuansa politik. Saya kira, Jurnal Lancet tidak akan sembarangan merilis editorial tersebut, dan pastinya sudah melalui kajian yang sangat matang oleh para peneliti kedokteran di AS, maupun partner internasional mereka. Bisa diasumsikan bahwa Jurnal Lancet mengambil langkah tersebut karena fakta di lapangan menunjukkan hal-hal yang sangat memprihatinkan mereka sebagai ilmuwan.

Negara Eropa yang lain kewalahan karena faktor yang berbeda. Perdana Menteri Britania Raya, Boris Johnson, sempat masuk ke ICU karena COVID-19. Sakitnya Boris Johnson menyebabkan pejabat yang lebih rendah harus membuat keputusan taktis selama dia absen, dan tidak bisa memberikan respon cepat terhadap perkembangan pandemi. Di Italia dan Spanyol, masalah berbeda terjadi, yaitu kurangnya kapasitas rumah sakit, nakes, ventilator, dan peralatan medis lainnya. Ada pendapat bahwa ideologi liberal yang mereka anut menyebabkan mengatur rakyatnya yang terbiasa individualis menjadi lebih menantang. Namun hal ini sangat debatablekarena Selandia Baru dan Australia misalnya, bahkan sudah mulai berhasil mengendalikan pandemi COVID-19. Posisi Selandia Baru dan Australia, sebagai western countriesyang paling jauh diakses oleh penerbangan dan kapal laut, menyebabkan eksposur mereka terhadap COVID-19 lebih terbatas. 

Yang sangat menarik untuk dijadikan kajian adalah kasus di Jerman. Walaupun jumlah yang positif COVID-19 cukup besar, yaitu hampir 180.000 menurut data dari John Hopkins, tapi proporsi mortalitasnya cukup kecil dibanding negara Eropa lain seperti Perancis, Spanyol. Itali, maupun UK. Jerman cukup berhasil menangani pandemi COVID-19, salah satu sebabnya memang karena latar belakang Angela Merkel, kanselir mereka, yang memang seorang ilmuwan. Sebelum menjadi politisi, Merkel memang peneliti bidang ilmu Kimia di Universitas. 

Sewaktu WHO menyatakan bahwa COVID-19 adalah wabah yang harus disikapi sangat serius, Merkel sudah bergerak dan menunjuk task forceyang berisi ilmuwan dari berbagai disiplin keilmuwan untuk membantu penanganan COVID-19. Salah satu ilmuwan itu adalah Christian Dorsten, pakar virologi dari Charite University, Berlin. Dorsten dan timnya, juga dengan kolaborator internasionalnya, berhasil mengembankan klon virus SARS-CoV-2, sehingga menjadi landasan bagi pengembangan terapi, pencegahan, dan diagnostik COVID-19 lebih lanjut. Kebijakan testingdi negara tersebut berhasil karena mereka disokong oleh industri bioteknologi yang kuat, seperti Roche. Walaupun Roche berkedudukan di negara Swiss, namun sudah jamak diketahui bahwa banyak sekali pengusaha Jerman yang berinvestasi ke negara tersebut.  Ironisnya, walaupun Merkel banyak dipuji karena policynya tersebut, sebenarnya sebelum pandemi ini terjadi, popularitas Merkel lagi dalam kondisi menurun tajam. 

Kasus di negara bagian Thuringen, dimana partai Merkel, CDU, membentuk koalisi dengan partai AFD yang far right dan bertendensi neo-Nazi, membuat rekan Merkel, yaitu ketua CDU Annegret Kramp-Karrenbauer harus mengundurkan diri sebagai ketua, dan mengubur impiannya untuk menggantikan Merkel sebagai Kanselir Jerman. Pandemi ini adalah blessing in disguise bagi Merkel, karena dia bisa menunjukkan kompetensinya sebagai ilmuwan di tengah politisasi pandemi yang sangat masif dimana-mana. Jerman mengajarkan, bahwa sains harus menjadi panglima, dan politik harus mengamankan apa yang diputuskan oleh ilmuwan. 

Quo Vadis Indonesia?

Kita bisa belajar dari AS, bahwa tata kelola pandemi yang berbasis politik praktis membuat negara adikuasa tersebut menjadi bermasalah dalam respon menghadapi COVID-19 dan tidak bisa berbuat banyak. Kita juga bisa belajar dari Jerman, bahwa tata kelola pandemi yang berbasis sains membuat mereka bertahan, bahkan secara gradual mulai membuka ekonomi mereka. AS juga berusaha membuka ekonomi mereka, namun karena kasus COVID-19 masih terlalu banyak, dan mortalitasnya masih terlalu tinggi, banyak ilmuwan yang mempertanyakan keputusan pemerintah federal tersebut. 

See Also

Bagaimana dengan Indonesia? Jika kita bandingkan statement pemerintah federal AS, dan juga Presiden Trump selama ini, dan dibandingkan dengan statemen pemerintah kita, sudah jelas bahwa politisasi overdosis seperti yang terjadi di AS sama sekali tidak terjadi. Kita juga tidak bermain blaming game dan menyalahkan negara tertentu untuk menyembunyikan permasalahan sendiri. Politik bebas aktif tetap dijalankan oleh pemerintah kita secara konsisten, dengan mengikuti guidelinesWHO yang menganggap pandemi COVID-19 adalah masalah dunia, dan bukan masalah negara tertentu, yang disebabkan negara tertentu juga.

Presiden Jokowi juga sama sekali tidak pernah merilis statement yang secara nyata kontradiksi terhadap sains, seperti anjuran meminum disinfektan atau menyinari diri dengan UV. Bahkan, jika ditilik dari sejarah negara kita, sejak awal Presiden Soekarno sudah mendorong program pengembangan tenaga atom. Presiden Soeharto, dengan dibantu Pak Habibie dari Ristek, membuka kembali lembaga Eijkman. Namun memang sebagai negara berkembang, walaupun kondisinya sudah lebih baik daripada era orde lama dan orde baru, riset dan inovasi kita memang masih menjumpai masalah dana, SDM, dan infrastruktur. Pemerintah kita masih memiliki prioritas lain, seperti meningkatkan angka partisipasi kasar sekolah, membangun infrastruktur fisik transportasi, ketahanan pangan, intensifikasi pajak, dan lain-lain. Dengan Pak Habibie, yang lulusan Jerman dan lama bekerja disana juga, menjabat di Ristek selama bertahun-tahun, dan sempat menjadi wapres dan presiden RI, sebenarnya banyak ilmuwan ingin supaya ekosistem riset kita bisa tangguh seperti Jerman. Namun, mimpi yang ditanamkan oleh Pak Habibie ini masih jauh panggang daripada api. Masih banyak keterbatasan yang kita harus hadapi sebelum mencapai kesana. 

Sebenarnya, Ristek/BRIN menginisiasi Konsorsium COVID-19 untuk mengembangkan diagnostik, obat, dan vaksin. Pengembangan diagnostik melibatkan Nusantics, dan vaksin melibatkan lembaga Eijkman dan Biofarma. Lembaga Eijkman juga berhasil mengunggah genome virus SARS-CoV-2 yang diisolasi dari pasien-pasien Indonesia. Belum lagi pengembangan ventilator, robot healthcare, dan sebagainya. Namun, anggaran Ristek kita memang terbatas, jika dibandingkan dengan negeri jiran, apalagi dengan negara maju. Walaupun Ristek habis-habisan mendorong supaya industri bioteknologi kita bisa bangkit dalam menghadapi pandemi COVID-19, maupun pandemi lain di masa depan, namun perjalanan supaya kita bisa menjamin pengadaan regensia biokimia secara mandiri masih panjang. Ketergantungan kita terhadap impor bahan baku di industri bioteknologi dan farmasi masih sangat tinggi. 

Berbeda dengan Amerika Serikat, yang walaupun memiliki anggaran, infrastruktur, dan SDM tingkat dunia, tetapi kewalahan menghadapi pandemi COVID-19 karena tata kelola kesehatannya terlalu diintervensi campur tangan politik di gedung putih, masalah kita lebih banyak karena keterbatasan anggaran, SDM, maupun infrastruktur. Ristek juga harus refocusing anggaran, dimana pandemi COVID-19 menjadi arus utama untuk pemberian insentif dan hibah. Namun, masalahnya, penyakit-penyakit lain yang belum sepenuhnya terselesaikan seperti Kanker, HIV/AIDS, bahkan TBC dan Lepra, masih tetap menghantui kita. Satu hal yang menarik, walaupun keterbatasan anggaran dan infrastruktur membelit peneliti kita, namun mereka tetap bekerja keras untuk menghadapi COVID-19. Mengapa mereka masih bisa bekerja? Karena sekarang sudah lahir ilmu-ilmu baru berbasis sains komputasi, seperti Komputasi kimia, komputasi fisika, komputasi matematika, Bioinformatika, dan Sains Data, yang memungkinkan melakukan riset ‘big data’ bidang kesehatan dengan berbekal laptop yang bagus, dan lebih baik lagi kalau punya akses ke cloud.

Penelitian sains komputasi bisa menjadi ujung tombak untuk apply hibah penelitian dan konsorsium keilmuan tingkat internasional, sehingga bisa mendukung penelitian di laboratorium. Ini salah satu strategi yang sebenarnya bisa diambil negara kita, supaya dalam kondisi pandemi COVID-19 yang penuh keterbatasan, penelitian kita tetap bisa berjalan. Sewaktu pandemi COVID-19 belum terjadi, jangan lupa bahwa ‘unicorn’ raksasa kita, yaitu Gojek dan Tokopedia, lahir dengan bekal utama penguasaan terhadap komputasi saintifik secara umum, dan sains data secara khusus. Bahkan di tengah pandemi ini, kita banyak bergantung pada ride hailing application untuk mengirimkan barang maupun makanan kepada yang memerlukan. Untuk menghindari kerumunan dan supaya comply dengan pembatasan jarak (social distancing), toko online menjadi pilihan utama untuk berbelanja. Kedepannya, untuk bertahan dari pandemi COVID-19, dan menghadapi pandemi-pandemi berikutnya, kita memerlukan terobosan serupa kedepannya. Terobosan ekonomis dan revolusioner yang mengubah gaya hidup kita, supaya lebih adaptif terhadap tantangan di masa depan. 

What's Your Reaction?
Excited
1
Happy
0
In Love
0
Not Sure
0
Silly
0
View Comments (0)

Leave a Reply

© 2020 Bersama Lawan Covid19 | Didukung oleh Cipendawa Rent Bus

Scroll To Top